Pesimisme untuk KIB Jilid II

Setelah sejumlah politisi dan kalangan professional di panggil untuk mengikuti “audisi menteri,” akhirnya sebahagian besar merasa lega. Tepat Pukul 10.00 WIB, Presiden SBY dan Wapres Prof. Boediono mengumumkan jajaran pembantunya dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II. Dan nampaknya wajah-wajah lama masih bercokol di pos-pos menteri di bidang ekonomi.

Dengan wajah-wajah lama itu, sejumlah pertanyaan patut dimunculkan. Apakah ekspektasi rakyat tentang peningkatan kesejahteraan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan dapat direalisasikan oleh KIB Jilid II ? Sebab menilik pada prestasi mereka pada KIB Jilid I, tingkat kesejahteraan masih jauh dari memadai. Pengangguran semakin meningkat, karena sector UKM yang kurang mendapatkan perhatian pemerintah. 

Ada juga kebijakan ekonomi yang memberikan kompensasi langsung terhadap rakyat, tetapi bukan malah meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkesinambungan melainkan justeru menimbulkan masalah baru di tingkat masyarakat. Belum lagi program-program yang di gadang– gadangkan terlalu tinggi, misalnya pembangunan infrastrukur untuk revitalisasi pertanian yang semuanya hanya sampai pada retorika – retorika semata. 

Itulah fakta yang terjadi, meskipun Presiden SBY dalam pidatonya sering mengungkapkan, kendati Indonesia terkena dampak krisis keuangan global, namun ekonomi negeri ini tetap tumbuh, bahkan pertumbuhannya tertinggi nomor tiga di dunia setelah China dan India. 

Hal itu memang benar, sebab indicator yang selalu digunakan adalah laju pertumbuhan ekonomi nasional secara makro, tingkat inflasi masih terkendali dengan menjaga kelancaran dan kecukupan pasokan barang dan jasa, serta penurunan harga BBM atau pun peningkatan penerimaan Negara. 

Namun jika diukur pada potret kemiskinan di sektor riel, nampaknya sangat bertolak belakang. Jadi jika melihat wajah-wajah lama pada pos menteri bidang ekonomi KIB jilid II, dapat di prediksi, kedepan besar kemungkinan tidak akan ada terobosan – terobosan baru yang bakal di lakukan oleh pemerintah untuk kehidupan ekonomi Indonesia yang makin baik dengan menggunakan indicator kesejahteraan ekonomi rakyat yang sesungguhnya. Karena mereview kinerja SBY pada KIB jilid I dengan sekarang wakil presiden Boediono, dan wajah lama menteri keuangan sri mulyani yang cenderung selalu hanya memikirkan indicator ekonomi makro. 

Apalagi ditambah dengan di plotnya Hatta rajasa sebagai menko kesejahteraan rakyat yang lebih dilihat karena sarat afiliasi politik dan kepentingan. Beberapa pakar ekonomi yang diminta pendapatnya, juga cenderung memberikan keraguannya. Untuk meyakinkan rakyat atas penggunaan hak prerogatifnya memilih menteri sepertinya SBY yang kedua kalinya mereguk kekuasaan pada KIB II pada 100 hari masa kerjanya harus melakukan pembuktian kepada rakyat atas janji – janji kampanyenya sebelum pemilu presiden di gelar atas peningkatan kesejahteraan rakyat, pembukaan lapangan pekerjaan, atau penggenjotan ekonomi mikro seperti Usaha kecil menengah yang harus terus di genjot untuk menguatkan dasar kehidupan ekonomi rakyat 

bukan tergantung pada Ekonomi pasar internasional, liberalisasi, pengasingan dan seterusnya. Olehnya kedepan bukan lagi angka – angka yang akan di bangga - banggakan pada laporan pertanggung jawaban pemerintah di depan para wakil rakyat, tetapi fakta – fakta kesejahteraan yang di rasakan langsung oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di Negara ini. Semoga*Kiki Amelia oktober 2009